Satuwarta.id – Tim dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) dan pemantauan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun.
“Tim DJKA telah melakukan ramp check untuk memantau kesiapan KAI Daop 7 Madiun dalam menyambut masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027). Tim juga memantau secara menyeluruh pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di wilayah KAI Daop 7 Madiun,” jelas Tohari, Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11/2026).
Tohari menjelaskan, inspeksi ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api. Dalam pelaksanaannya, Tim DJKA Kemenhub didampingi oleh tim dari Kantor Pusat PT KAI (Persero) dan jajaran manajemen Daop 7 Madiun untuk memeriksa kesiapan di sepanjang lintas, stasiun, hingga rangkaian kereta api.
Adapun stasiun di wilayah Daop 7 Madiun yang menjadi objek pemeriksaan meliputi:
• Stasiun Blitar
• Stasiun Jombang
• Stasiun Kediri
• Stasiun Kertosono
• Stasiun Madiun
• Stasiun Magetan
• Stasiun Nganjuk
• Stasiun Ngawi
• Stasiun Ngunut
• Stasiun Papar
• Stasiun Tulungagung
Sementara itu, pemeriksaan pada kereta api komersial jarak jauh keberangkatan awal dari wilayah KAI Daop 7 Madiun dilakukan pada:
• KA Singasari
• KA Bangunkarta
• KA Brantas
• KA Dharmawangsa Ekspres
“Objek pemeriksaan di stasiun meliputi informasi dan fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR), petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul, serta nomor darurat. Selain itu, diperiksa pula fasilitas kesehatan seperti pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), kursi roda, tandu, lampu penerangan, pos kesehatan, hingga fasilitas layanan penumpang lainnya,” imbuh Tohari.
Menurut Tohari, pemeriksaan di area stasiun juga mencakup fasilitas keamanan seperti kamera pengintai (CCTV) dan kesiagaan petugas keamanan; layanan penumpang seperti loket penjualan tiket, ruang tunggu, ruang boarding, toilet, dan musala; serta informasi pelayanan berupa denah stasiun, jadwal KA, peta jaringan KA, informasi ketersediaan tempat duduk, dan informasi keberangkatan KA.
Sedangkan untuk pemeriksaan di atas rangkaian kereta api meliputi:
• Fasilitas Keselamatan & Keamanan: Ketersediaan APAR, rem darurat, jalur evakuasi, alat pemecah kaca, kamera pengintai (CCTV), petugas keamanan, serta informasi nomor telepon seluler kondektur yang berdinas.
• Fasilitas Kesehatan: Perlengkapan P3K di atas kereta.
• Kenyamanan & Informasi Pelayanan: Lampu penerangan, petugas pendukung di atas KA, informasi tempat duduk, peta perjalanan/relasi KA, kebersihan toilet, pengatur suhu ruangan (AC), serta fasilitas pendukung bagi penumpang disabilitas.
“Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim DJKA secara umum telah memenuhi syarat sesuai dengan PM 48 Tahun 2015. Hal ini menjadi motivasi bagi KAI Daop 7 Madiun untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja di seluruh aspek pelayanan,” ujar Tohari.
Melalui kegiatan ini, Tohari berharap seluruh fasilitas pelayanan, keamanan, dan kesehatan baik di stasiun maupun di atas KA berada dalam kondisi prima guna mendukung kelancaran Angkutan Nataru 2026/2027.
“Dengan demikian, masyarakat pengguna jasa kereta api akan merasa semakin aman dan nyaman selama perjalanan. KAI senantiasa berkomitmen menyediakan moda transportasi publik yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu,” pungkas Tohari.
