Temu Wicara Pengawasan Halal, DPR RI Ajak Pelaku Usaha Sadar Pentingnya Sertifikasi Halal
satuwarta.id – Komisi VIII DPR RI bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar Temu Wicara Pengawasan Halal kepada Pelaku Usaha di Kediri. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner dan UMKM, mengenai pentingnya sertifikasi halal.
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH An’im Falachuddin Mahrus, menyampaikan bahwa masih banyak pelaku usaha di pedesaan yang belum memahami kewajiban produk halal. Ia menegaskan bahwa sertifikasi halal bukanlah hal yang rumit.
“Harapan kami banyak pelaku usaha, terutama di desa-desa, yang belum mengerti aturan bahwa produk yang beredar wajib bersertifikat halal. Prosesnya mudah, tidak berbelit-belit,” ujarnya.
KH An’im juga mendorong agar pemerintah daerah bersama BPJPH memberikan kemudahan bagi juru sembelih halal.
“Kami mengusulkan supaya sertifikasi juru sembelih halal itu digratiskan atau minimal dengan biaya yang sangat murah sekali,” tambahnya.
Sementara itu, Kasubag TU Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Adhe Marmita, menegaskan bahwa sertifikasi halal kini sudah bersifat mandatori. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
“Sekarang halal sudah mandatori (wajib). Amanat undang-undang mewajibkan seluruh produk bersertifikat halal, dengan penerapan bertahap. Hingga 2026, produk makanan, minuman, bahan tambahan, penolong, serta jasa sembelihan wajib halal,” jelasnya.
Adhe menambahkan, BPJPH sejak tahun lalu sudah menggalakkan Gerakan Wajib Halal Oktober (WHO) di seluruh provinsi. Program ini meliputi sosialisasi hingga pengawasan, agar masyarakat maupun pelaku usaha semakin sadar pentingnya halal.
Kegiatan itu diikuti pelaku usaha UMKM kota dan Kabupaten Kediri, para anggota DPC Perempuan Bangsa Kabupaten dan Kota Kediri, anggota Banser, GP Ansor, Fatayat NU Kabupaten dan Kota Kediri. tam
