Strategi “Ikat Pinggang” Kabupaten Kediri: Layanan Dasar Jadi Tameng di Tengah Pemangkasan Anggaran
SATUWARTA.ID – Pemerintah Kabupaten Kediri mulai memetakan skala prioritas pembangunan untuk tahun 2026. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada Selasa (11/3), Bupati Hanindhito Himawan Pramana memberikan sinyal kuat bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi “prioritas” meskipun daerah sedang menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat.
Pria yang akrab disapa Mas Dhito ini menegaskan bahwa meskipun tema besar pembangunan tahun depan berfokus pada ekonomi dan transformasi digital, pemenuhan layanan dasar masyarakat tidak boleh dikesampingkan.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah peningkatan fasilitas di dua pilar kesehatan Kediri: RSUD Kabupaten Kediri (RSKK) Pare dan RSUD Simpang Lima Gumul (RS SLG). Menariknya, Dhito mengambil kebijakan yang pragmatis terkait status akreditasi rumah sakit.
“RSUD Pare ini saya minta alatnya lengkap, seperti rumah sakit akreditasi A. Tapi akreditasinya sebenarnya tidak perlu A, cukup B saja,” ujar Dhito.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Dhito menilai status akreditasi A justru berpotensi memperumit birokrasi rujukan bagi masyarakat. Menurutnya, di beberapa daerah, pasien justru terhambat karena prosedur rujukan dari kelas B ke A yang terlalu panjang. Ia lebih memilih fasilitas sekelas rumah sakit tipe A namun dengan kemudahan akses tipe B agar pelayanan tetap cepat dan optimal.
Kondisi pembangunan tahun depan dipastikan tidak akan semudah tahun-tahun sebelumnya. Dhito mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, anggaran Pemkab Kediri mengalami pemotongan signifikan hingga Rp 265 miliar.
Defisit ini berdampak langsung pada manajemen infrastruktur. Keluhan masyarakat mengenai jalan rusak di musim hujan diakui menjadi tantangan besar, terutama akibat kendaraan over dimension and overload (ODOL). Namun, Dhito meminta warga memahami keterbatasan anggaran yang ada.
“Keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk berhenti bekerja. Pemerintah tetap akan menentukan prioritas pembangunan,” tegasnya.
Di sektor ketahanan pangan, Pemkab Kediri terus mewaspadai fluktuasi harga komoditas, khususnya cabai yang kerap menjadi motor inflasi menjelang Ramadan. Pemantauan harga di pasar-pasar tradisional akan diperketat guna menjaga daya beli masyarakat.
Senada dengan kebijakan eksekutif, pihak legislatif pun mulai melakukan penyesuaian. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Sigit Sosiawan, mengungkapkan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) dewan kini lebih diarahkan pada kegiatan nonfisik atau sosial.
“Banyak usulan yang sifatnya kegiatan sosial. Karena mulai tahun ini kita tidak boleh mengusulkan pokok pikiran yang berupa fisik atau infrastruktur,” jelas Sigit, merujuk pada kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. (*)
