satuwarta.id – Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yang tersebar di Bumi Panjalu.
Dalam pelaksanaan pendampingan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) melakukan kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri sebagai instansi yang menaungi perizinan.
Selama kegiatan itu dihadiri secara offline oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dari 60 desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dari 22 kecamatan. Adapun, acara juga diikuti secara online melalui platform youtube bagi yang berhalangan hadir.
Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Agus Cahyono mengatakan program yang dinamai Belajar dan Duduk Bareng Kelola Usaha Desa (Bledug Kelud) bertujuan untuk membantu Bumdes dan Bumdesma dalam mengembangkan usaha, salah satunya mendapatkan NIB.
“Program Bledug Kelud ini memfasilitasi usaha tingkat desa sebagai upaya kemandirian untuk meningkatkan potensi ekonomi,” katanya, Senin (6/11/2023).
Memang telah menjadi kontribusi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi ekonomi, terutama yang ada di desa. Sinkronisasi antara pemerintah dengan tingkat desa perlu diselaraskan guna menciptakan tata kelola yang baik.
Suksesnya acara, lanjut Agus (sapaannya), ditandai dengan laporan Bumdesma yang mengalami peningkatan terkait izin usaha. Hal itu tak lepas dari penyampaian materi perihal prosedur yang harus dilengkapi saat mengurus NIB.
“Jadi semacam dituntun. Dari situ ada yang kemudian izinnya keluar. Alhamdulillah khusus NIB berjalan sukses,” terangnya.
Kemudian, Agus berencana akan kembali menggelar sosialisasi guna menjangkau jaringan yang lebih luas. Menurutnya, keberadaan pembangunan bandara harus diimbangi dengan peningkatan perputaran ekonomi di wilayah Kediri.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan berdiskusi dengan Dinas Perdagangan untuk mengkaji lebih lanjut terkait potensi desa apa saja yang dapat dikirim ke luar daerah.
“Rencananya bulan Desember,” tambahnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat secara mandiri dapat mengurus perizinan, mulai dari tahapan hingga kelengkapan administrasi. Terlebih, dengan adanya koordinasi yang baik, kemajuan desa dapat semakin ditingkatkan.ind
