satuwarta.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Hadi Tjahjanto, Selasa (21/6/2022) melakukan kunjungan kerja wilayah Kabupaten Kediri.
Seusai memimpin rapat internal di kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Menteri ATR/BPN berpesan agar pelaksanaan program PTSL ( pendaftaran tanah sistematis lengkap) terus digenjot. Saat ini di Kabupaten Kediri PTSL baru mencapai angka 60 persen.
” Sesuai dengan peringah Presiden, Jadi PTSL ini supaya dipercepat. Iya. Di Kabupaten Kediri baru 60 persen. Target saya supaya bisa 100 persen sebelum tahun 2023. Kalau sudah 100 persen maka secara yuridis – batas, luas kemudian koordinat itu semuanya sudah masuk di sertifikat, ” tutur Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto lagi.
Hadi menambahkan jika program PTSL sudah mencakup 100 persen, diharapkan mampu mencegah mafia tanah untuk beraksi.
” Kalau semuanya sudah tertata seperti itu, maka wilayah Kediri ini juga bisa kita lakukan kompositif. Jadi tidak ada namanya eh mafia tanah mau bermain-main. Kalau bermain-main langsung dikriminalkan oleh kepolisian, ” tegas Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan kunjungan kerja itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto juga menyempatkan diri menemui masyarakat lereng Gunung Kelud di Dusun Mangli, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang tengah berpolemik dengan PT Mangli Dian Perkasa (MDP), terkait Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kopi tersebut.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menegaskan ijin hak guna usaha itu tidak akan diperpanjang. by
