satuwarta.id – Pada 26 Februari 2022, tepat satu tahun Bupati Hanindhito Himawan Pramana memimpin Kabupaten Kediri. Menjabat di tengah kondisi pandemi, menjadi tantangan bagi kepala daerah baru dalam mengelola pemerintahan, menjalankan program pembangunan termasuk realisasi janji politik.
Meski dihadapkan tantangan berat, satu per satu janji politik Mas Dhito- sapaan akrab Bupati Kediri mulai terealisasikan. Dari penguatan sumber daya manusia (SDM) sampai pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Di bidang pendidikan program bisyaroh, salah satu bentuk bantuan insentif yang diberikan kepada guru agama non formal seperti guru madin. Pemberian bisyaroh ini merupakan realisasi janji politiknya dan pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kediri. Pemberian insentif itu bentuk komitmen Mas Dhito untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru.
Di bidang seni budaya, sebagai ruang berkreasi pelaku seni, dalam kepemimpinan Mas Dhito, Pemkab Kediri membangun Gedung Kesenian dan Kebudayaan yang berlokasi di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Mas Dhito juga telah mengukuhkan pengurus Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.
Janji politik lain yang mulai direalisasikan terkait pengadaan mobil siaga bagi pemerintah desa. Akhir tahun 2021 pemerintah kabupaten mulai menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pemerintah desa untuk kegiatan pengadaan mobil siaga ini.
Selain tiga program itu, bidang pelayanan publik tak kalah penting. Dalam bidang pelayanan publik, Mas Dhito melakukan terobosan dalam pelayanan pengurusan admintrasi kependudukan (adminduk) seperti KTP, KK, akta kelahiran dipercepat melalui program satu hari jadi lebih dekat atau yang disingkat Sahaja Lekat, dan Sahaja Online.
Di bidang pemerintahan, reformasi birokrasi juga dilakukan. Sistem transaksi keuangan yang bersumber dari APBD diterapkan sistem tansaksi non tunai (TNT) untuk mencegah dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Pengisian perangkat desa juga dikembalikan menjadi kewenangan kepala desa dengan monitoring dan evaluasi dari Pemkab.
Kemudian, bidang pertanian berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan seperti pembangunan embung, sumur bor untuk pengembangan wilayah argopolitan. Serta tak ketinggalan program desa inovasi tani organik (DITO), untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.
Pengamat Politik Universitas Islam Kadiri Zainal Arifin melihat langkah yang telah diambil Mas Dhito itu sudah sesuai dengan konsep pemerintahan yang good governance dan clean governance. Bahkan, dikatakan Bupati Kediri termasuk termasuk pemimpin yang transparan kepada publik.
“Saya mengikuti Bupati Kediri itu membuka informasi kepada pers, dan tidak semua kepemimpinan itu mengajak kekuatan ke keempat dalam pilar demokrasi itu,” terangnya.
Zainal Arifin yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri itu menegaskan, apa yang dilakukan Bupati Kediri termasuk bentuk lompatan dalam kepemimpinan.
” Pemerintahan yang good governance, kepemimpinan yang dikatakan mampu itu harus efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, ” tambah Zainal. bby
