Walikota Kediri Buka Sosialisasi Manajemen Kepegawaian
Ingatkan CPNS Bisa Layani Masyarakat Dengan Baik
satuwarta.id – Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2019 di Pemerintah Kota Kediri menerima arahan langsung dari Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar pada Rabu (17/3). Arahan ini setelah mereka resmi menerima SK Pengangkatan beberapa waktu lalu. Wali Kota Kediri mengingatkan pada seluruh calon abdi negara ini agar dapat melayani masyarakat dengan baik serta senantiasa menjaga etika dan perilaku.
Pembekalan pada para ASN ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kediri. Pelaksanan sosialisasi manajemen kepegawaian ASN Bagi CPNS dan PPPK Pemkot Kediri ini secara virtual di Ruang Pertemuan BKPPD.
Dalam arahannya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, masyarakat saat ini memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah. Baik ASN, PPPK maupun seluruh aparatur negara.
“Untuk itu saya ingin tegaskan bahwa kita bukan berada pada zona yang nyaman karena sekarang ini kinerja kita dipantau banyak hal, salah satunya media sosial bahkan wilayah private kita pun juga dipantau,” Kata Walikota dalam pembukaan acara sosialisasi tersebut.
Sebagai aparatur negara, Mas Abu mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat melayani masyarakat dengan baik serta senantiasa menjaga etika dan perilaku. “Saudara sekalian sudah jadi abdi negara dan itu pasti akan dijadikan tolok ukur di lingkungan tempat tinggal panjenengan. Makanya kita harus bisa bersikap bijak, sikap dan perilaku kita harus dijaga baik-baik. Tindak tanduk, kehidupan harus ditata dengan baik,” terangnya.
Terakhir, Wali Kota Kediri berharap kegiatan sosialisasi tersebut bisa diikuti dengan baik oleh seluruh peserta sehingga bisa menyamakan persepsi agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Serta membulatkan tekad untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik.
“Di pemkot sini kita punya parameter dan indikator. Indikator itulah yang menjadi tolok ukur dari dinas-dinas. Sebagai penggerak di dinas masing-masing, saya berharap saudara sekalian bisa bekerja dengan baik, jelas tidak boleh korupsi, kolusi, nepotisme, ” jelasnya.
“Kalau persepsi sama, maka kerjanya juga enak. Kita bisa jalani RPJM kita dengan baik sehingga indikator terpenuhi. Dan paling penting, kita kerja juga harus menciptakan terobosan dan kerja yang smart. Masyarakat ingin tahu kinerja panjenengan. Jadi setiap OPD harus punya media sosial agar masyarakat tahu kinerja dan program kita,” tambah walikota.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Un Achmad Nurdin menjelaskan, penyelenggaraan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang professional. Termasuk memiliki nilai dasar, etika, profesi, berintegritas, berkinerja yang baik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dan diikuti sebanyak 165 peserta. Dengan rincian, di hari pertama diikuti CPNS golongan III sejumlah 32 orang, selanjutnya tanggal 18 Maret diikuti CPNS golongan II sejumlah 78 orang dan tanggal 19 Maret diikuti PPPK sebanyak 55 orang.
