satuwarta.id – Ratusan warga Dusun Mangli, desa Puncu, Kabupaten Kediri yang sebagian besar diantaranya merupakan petani melakukan aksi unjuk rasa.
Dalam aksinya, warga yang berasal dari Paguyuban Tani Puncu Makmur membentangkan poster dan spanduk penolakan terhadap perpanjangan HGU PT Mangli di wilayah tersebut. Para petani juga turut melakukan sejumlah orasi dengan isi penolakan yang serupa.
Ketua Paguyuban Tani Makmur Mariono menuturkan para petani menggarap lahan di kawasan tersebut selama satu tahun lebih. Mariono menambahkan dirinya bersama para petani lain di paguyuban tersebut, setiap hari mengantisipasi jika ada instansi yang sekiranya akan memproses atau memperpanjang HGU tersebut.
“Kami tidak setuju (perpanjangan HGU), Petani kecil saat ini benar-benar butuh tanah garapan untuk pertanian,” tuturnya, Kamis (22/08/2024).
Sementara itu, terkait dengan aksi yan dilakukan para petani Manajer PT Mangli Dian Perkasa Imam menyebut hal tersebut sebagai hal yang sama wajar.
Selain itu, pihaknya juga telah menjalankan amanah Peraturan Pemerintah (PP) No. 86/2018 tentang Reforma Agraria, mengenai redistribusi 20 persen dari tanah seluas 350 hektare tersebut.
Persentase tersebut mewakili lahan seluas
60,93 hektare. Total terdapat 200 bidang lahan yang bisa menjadi hak masyarakat. Diluar itu, menurut Imam pihaknya tidak berwenang.
“(redistribusi) Sudah dilakukan dan sertifikatnya sudah diterima. Kami hanya menjalankan aturan yang ada secara regulasi. Di luar itu kita tidak berkewenangan,” ujarnya.
Imam juga menegaskan dalam redistribusi tanah sudah diatur sebesar 20 persen untuk masyarakat dan sejumlah syarat lainnya. Kriteria tersebut ditetapkan oleh negara.
“Bukan dari kami. Karena yang memberikan redistribusi bukan kami. Dari negara yang memberikan redistribusi itu. Dan itu sudah dilakukan,” tambahnya.
Terkait perpanjangan HGU sendiri, Imam mengatakan saat ini proses telah hampir selesai dan tinggal menanti SK dari BPN. tam
