satuwarta.id – Seiring berakhirnya masa jabatan Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa hasil Pilkada 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri resmi menetapkan pasangan tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih periode 2025-2030.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 154 Ayat 1 Huruf E dinyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan dan pemberhentian,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro.
Rapat paripurna pemberhentian masa jabatan bupati dan wakil bupati Kediri tersebut berlangsung di Gedung Graha Sabha Chandra Bhirawa Kantor DPRD Kabupaten Kediri pada Senin (13/1/2025).
Murdi Hantoro menyampaikan, setelah mengumumkan pemberhentian di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala OPD Pemkab Kediri, kemudian pihaknya akan mengusulkan pemberhentian bupati-wakil bupati kepada Mendagri melalui gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.
“Setelah ini, DPRD Kabupaten Kediri akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan pengangkatan Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa sebagai bupati dan wakil bupati periode 2025-2030,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Murdi Hantoro juga mengumumkan hasil Pilkada 2024. Pasangan nomor urut 02 Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa unggul dengan perolehan 489.900 suara dari total suara sah. Sedangkan, pasangan nomor urut 01 Deny Widyanarko-Mudawamah memperoleh 376.770 suara.
Sementara, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa mengatakan, menjelang masa jabatan di periode keduanya, pihaknya akan mengusung visi Kabupaten Kediri yang berbudaya, religius, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Dalam periode kedua ini kami tidak mengundakkan pola 100 hari kerja dan dalam 5 tahun ke depan fokusnya adalah untuk melanjutkan program prioritas pada periode sebelumnya yang perlu disempurnakan,” tanggapnya,
Diakui, di periode kedua mendatang terdapat 17 program yang menjadi prioritas bupati-wakil bupati petahana ini, beberapa di antaranya terkait pengembangan sumber daya manusia yang unggul, pengembangan ekonomi kerakyatan, reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan, dan pembangunan wilayah dan infrastruktur.
“Tentunya program tersebut selaras dengan program pemerintah pusat,” terangnya.ind
