satuwarta.id – Semua elemen masyarakat diminta untuk terus mengawal komitmen pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu bukan tanpa sebab, pasalnya Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan peran ekonomi dan keuangan syariah.
Ekonomi syariah sebagai ekonomi iqtishodiyah ishlahiyah (ekonomi
perbaikan) dan Islam sebagai dinul ishlah (agama perbaikan) harus bisa menjadi trigger (pemicu) bagi penguatan dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di masa pasca pandemi Covid-19 sekarang ini.
“Dalam situasi saat ini, ekonomi dan keuangan syariah harus terus didorong untuk
lebih dapat memainkan peran dalam perekonomian dan pemulihan ekonomi
Indonesia,” ungkap Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) BPC Kota Kediri Hendri Sepriyadi, Sabtu (02/12/2023).
Hendri menuturkan besarnya kekuatan ekonomi umat islam Indonesia bisa
dilihat dari laporan State of the Global Islamic Economy 2020/2021 yang melaporkan potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp 2.937 triliun.
Terlebih Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan
keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara
itu, aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset mencapai US$ 99 miliar.
Pria yang juga Calon Legislatif DPRD Kota
Kediri 2 (Kecamatan Pesantren) dari Partai Gerindra itu menambahkan, upaya percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia
sudah diatur dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Hal itu kemudian diperkuat melalui terbitnya Peraturan Presidan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
“Adapun program-program KNEKS, diarahkan pada 4 fokus utama yakni
pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah dan kegiatan usaha syariah,” pungkasnya. tam
