2022, Disperdagin Targetkan 100 IKM Kota Kediri Tersertifikasi Halal

satuwarta.id – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) secara konsisten mendukung para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) untuk meningkatkan nilai produk yang dihasilkan. Salah satunya dengan fasilitasi sertifikasi halal untuk produk IKM secara cuma-cuma.
Kepala Disperdagin Kota Kediri Tanto Wijohari menyampaikan pada tahun 2022 pihaknya menargetkan sebanyak 100 IKM akan mendapatkan sertifikat halal.
“Tidak semua IKM mendapatkan logo halal, ada pengecualian untuk produk-produk tertentu. Seperti tahu takwa dan tenun yang membutuhkan hak paten. Hak paten itu hak produksi yang sudah diakui Indonesia maupun dunia bahwa tahu takwa dan tenun milik Kota Kediri,” jelas Tanto.
Tanto menjelaskan, kini ada angin segar dari Kementerian Keuangan serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penurunan biaya sertifikasi produk halal. Di samping itu masa berlakunya bertambah dari dua tahun menjadi empat tahun. Selain sertifikasi halal, Pemkot Kediri akan tetap berusaha membantu memfasilitasi mulai dari kepengurusan NIB hingga hak paten merk.
Menurut Tanto, jaminan halal diperlukan bagi semua produk guna mendorong kemajuan IKM. Persyaratan pengajuan sertifikasi halal yakni dengan melampirkan CV penanggungjawab produk halal kemudian mengisi formulir yang telah disediakan Pemerintah Provinsi dengan proses assessment kurang lebih satu bulan setelah dilakukannya survei.
“Sebenarnya IKM yang mengajukan sertifikasi halal banyak, akan tetapi setelah dicek kelengkapan berkas masih banyak yang tidak memenuhi. Maka dari itu untuk tahun ini sosialisasi diselenggarakan di awal supaya ada waktu untuk melengkapi berkas-berkas. Terkait produk makanan kami berkoordinasi dengan Dinkes, sedangkan perizinan dengan DPMPTSP,” ujar Tanto.
Baru-baru ini ada 8 IKM yang telah mendapatkan sertifikat halal, yakni: Rumangsa, Batik Wecono Asri, Sambel Gomber, Griya Mayasari, Ayunda Food, UD Rasa Mana, Andes, serta Prima Boga Surya Cemerlang.
Selain owner produk makanan, campur tangan pemerintah dalam pengajuan sertifikasi halal juga dirasakan oleh pelaku usaha non-makanan. Nunung, owner Batik Wecono Asri mengungkap kegiatan fasilitasi batik halal merupakan program baru.
“Mulai ada halal untuk kain itu tahun 2019, jadi kita benar-benar menyambut dengan senang hati. Karena dengan adanya batik halal itu ada nilai plus tersendiri,” terang Nunung. bby



